Collateral Damage

Sekitar 2002 saya pernah meliput kegiatan Dubes Amerika. Waktu itu, saya lihat seorang rekan wartawan dihentikan seorang pengawal Dubes untuk kemudian digeledah badan dan tasnya. Si bule pengawal tidak menggubris komplain si wartawan, kenapa hanya dia yang digeledah.

Iseng, saya minta si bule itu untuk sekalian cek sepatu si teman. “Siapa tahu ada bom di sana”, ujar saya sambil ketawa. Bukannya ketawa, ya iyalah, si bule langsung menatap tajam saya dan membalas: “Saya sedang menjalankan tugas saya. Kamu pikir lucu?”.

Ya, saya tahu dia sekedar menjalankan tugasnya. Saya juga tahu polisi, yang menghentikan seorang santri dengan kotak kardus dan ransel di sebuah terminal di Solo paska teror di Surabaya, juga sekedar menjalankan tugasnya.

Saya hanya merasa tidak nyaman melihat tindakan yang sebenarnya untuk menciptakan rasa aman dan demi kenyamanan bersama. Paradoks.

Sejak serangan 9/11, segalanya tidak pernah sama lagi. Bahkan bagi saya, seorang warga sipil biasa. Saya tidak lagi memakai safety boot kesukaan saya, karena malas harus melepasnya dalam pemeriksaan di bandara-bandara. Itu baru hal yang remeh temeh saja.

Sayangnya, jauh lebih besar daripada itu, radikalisme dan teror telah mengubah tatanan dan perilaku sosial. Cara pandang dan interaksi kita terhadap sesama tidak lagi sama. Kita memasukkan variabel preferensi politik dan agama, yang sifatnya pribadi, dalam persepsi kita terhadap orang lain dan dalam membangun interaksi dengan yang lain.

Dulu, orang mungkin relatif mudah berprasangka buruk ketika melihat saya yang bertato. Tapi kini, sebagian orang jauh lebih mudah dan lebih berprasangka buruk hanya karena melihat perempuan mengenakan niqab dan atau pria dengan jenggot, titik hitam dan celana cingkrang.

Kita memberikan ruang lebih besar lagi terhadap kebencian, kekuatiran, ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Kita semua sudah menjadi korban dari radikalisme dan teror di Indonesia.

Ironisnya adalah, kita tidak saja menjadi korban, tapi kemudian tanpa disadari kita mengintegrasikan diri dengan radikalisme dan terorisme itu sendiri. Kita berubah menjadi zombie. Korban yang kemudian berubah menjadi pelaku. Kita berubah menjadi sesuatu yang kita benci.

Jika sudah demikian, apa yang bisa menghentikan radikalisme dan terorisme ketika kita semua sudah menjadi bagian darinya?

Advertisements

Kaum Moderat dalam Perang melawan Radikalisme

Indonesia berkenalan pertama kali dengan bom bunuh diri pada Tragedi Bom Bali I, tahun 2002. Saat melakukan tugas jurnalistik tentang peristiwa itu dan juga berbagai liputan terkait, saya mendapatkan pemahaman bahwa pemerintah sudah menyadari ancaman radikalisme jauh sebelum itu.

Saya masih ingat, salah satu solusi mendasar menghadapi ancaman radikalisme, adalah melibatkan kelompok-kelompok moderat. Ide dasarnya adalah meminimalisir penyebaran dan perkembangan ideologi radikal dengan ‘memasok pasar’ dengan ideologi moderat, dengan kelompok dan organisasi moderat sebagai ujung tombaknya.

Itu disebutkan sebagai solusi yang mendasar, dalam artian jika itu tidak dilakukan atau kurang dilakukan, maka mustahil radikalisme di Indonesia bisa dikikis hanya dengan mengandalkan pencegahan atau penindakan aksi teror oleh aparat penegak hukum. Jadi, saya menilai ujung tombak perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme sebenarnya bukan aparat negara penegak hukum, melainkan kelompok dan organisasi moderat.

Kalaupun aparat penegak hukum, satuan-satuan anti teror, terlibat, mestinya fokus hanya pada ‘menebas’ cabang dan ranting-ranting radikalisme yang sudah terlanjur tumbuh. Sementara kelompok-kelompok moderat fokus pada pencegahan bertumbuhnya radikalisme.

Sudah lebih dari 15 tahun berlalu sejak Tragedi Bom I berlalu, kini bahkan terorisme di Indonesia mencapai level baru: melibatkan dan mengorbankan anak-anak. Tindakan yang semakin radikal, hanya dimungkinkan oleh pikiran yang semakin radikal. Radikalisme sudah ‘naik kelas’.

Itu hanya menunjukkan satu hal: upaya-upaya mendasar untuk mencegah radikalisme tidak atau belum dilakukan secara maksimal. Nampaknya pemerintah belum menjadikan isu radikalisme dan terorisme sebagai prioritas, meski nyata-nyata mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa.

Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) yang dibentuk tahun 2010, baru melakukan pembahasan secara intensif menyangkut program deradikalisasi dengan belasan kementrian tahun 2016 lalu. Tidak tahu sejauhmana perkembangannya hingga saat ini. Masalah anggaran disebutkan sebagai salah satu kendalanya.

Akhirnya, peran penegakan hukum yang merupakan aktivitas ‘pemadaman kebakaran’ masih terlihat sangat jauh lebih menonjol. Sementara aktivitas yang sama-sama fundamental terkesan terabaikan. Padahal, jika diabaikan radikalisme bisa menjadi api yang membakar markas pemadam kebakaran itu sendiri.

Saya masih ingat obrolan dengan satu saudara yang bertugas di sebuah lembaga negara yang juga berperan dalam pencegahan terorisme. Dia menceritakan beberapa kasus dimana anggota-anggota mereka yang disusupkan dalam kelompok-kelompok radikal itu kemudian sungguh-sungguh berubah menjadi bagian dari kelompok itu. Gambaran kasarnya, niatnya memberantas narkoba, tapi kemudian menjadi pelaku utama penyebaran narkoba setelah menyusup ke jaringan penyebar narkoba.

Tidak tahu, apakah indoktrinasi untuk menjadi anggota lembaga negara itu sangat lemah, ataukah indoktrinasi di lingkungan kelompok radikal itu yang sangat kuat. Sehingga siapapun orang yang bergabung dengan tujuan apapun dengan cepat menjadi bagian dari kelompok itu.

Penyebaran doktrin itulah yang juga mesti jadi fokus. Membersihkan dan membentengi tempat-tempat, media dan sarana yang digunakan untuk penyebaran doktrin ektrem itu, dan kemudian menggantikan aktor-aktor penyebaran doktrin dengan sosok-sosok dari kelompok dan organisasi yang moderat, yang sepenuhnya percaya pada dan ikut menguatkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Sementara, yang terjadi saat ini, jika merujuk pada tokoh-tokoh moderat, aktivitas meredam radikalisme baru sebatas inisiatif dari kelompok atau organisasi moderat, dan itu pun masih bersifat mandiri. Sinergi dan dukungan pemerintah samasekali belum maksimal, baru sebatas penandatanganan nota-nota kesepahamanan.

Tidak heran jika kemudian muncul tudingan jika pemerintah ikut memelihara kelompok radikal. Hingga belakangan ini orang masih relatif mudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkait radikalisme atau intoleransi yang disebarkan melalui berbagai media: mulai dari baliho di persimpangan jalan, kelompok-kelompok aktivitas doa bersama, hingga media-media massa yang menjadi corong bagi kelompok-kelompok radikal.

Membiarkan dan memelihara memang beda tipis.