Collateral Damage

Sekitar 2002 saya pernah meliput kegiatan Dubes Amerika. Waktu itu, saya lihat seorang rekan wartawan dihentikan seorang pengawal Dubes untuk kemudian digeledah badan dan tasnya. Si bule pengawal tidak menggubris komplain si wartawan, kenapa hanya dia yang digeledah.

Iseng, saya minta si bule itu untuk sekalian cek sepatu si teman. “Siapa tahu ada bom di sana”, ujar saya sambil ketawa. Bukannya ketawa, ya iyalah, si bule langsung menatap tajam saya dan membalas: “Saya sedang menjalankan tugas saya. Kamu pikir lucu?”.

Ya, saya tahu dia sekedar menjalankan tugasnya. Saya juga tahu polisi, yang menghentikan seorang santri dengan kotak kardus dan ransel di sebuah terminal di Solo paska teror di Surabaya, juga sekedar menjalankan tugasnya.

Saya hanya merasa tidak nyaman melihat tindakan yang sebenarnya untuk menciptakan rasa aman dan demi kenyamanan bersama. Paradoks.

Sejak serangan 9/11, segalanya tidak pernah sama lagi. Bahkan bagi saya, seorang warga sipil biasa. Saya tidak lagi memakai safety boot kesukaan saya, karena malas harus melepasnya dalam pemeriksaan di bandara-bandara. Itu baru hal yang remeh temeh saja.

Sayangnya, jauh lebih besar daripada itu, radikalisme dan teror telah mengubah tatanan dan perilaku sosial. Cara pandang dan interaksi kita terhadap sesama tidak lagi sama. Kita memasukkan variabel preferensi politik dan agama, yang sifatnya pribadi, dalam persepsi kita terhadap orang lain dan dalam membangun interaksi dengan yang lain.

Dulu, orang mungkin relatif mudah berprasangka buruk ketika melihat saya yang bertato. Tapi kini, sebagian orang jauh lebih mudah dan lebih berprasangka buruk hanya karena melihat perempuan mengenakan niqab dan atau pria dengan jenggot, titik hitam dan celana cingkrang.

Kita memberikan ruang lebih besar lagi terhadap kebencian, kekuatiran, ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Kita semua sudah menjadi korban dari radikalisme dan teror di Indonesia.

Ironisnya adalah, kita tidak saja menjadi korban, tapi kemudian tanpa disadari kita mengintegrasikan diri dengan radikalisme dan terorisme itu sendiri. Kita berubah menjadi zombie. Korban yang kemudian berubah menjadi pelaku. Kita berubah menjadi sesuatu yang kita benci.

Jika sudah demikian, apa yang bisa menghentikan radikalisme dan terorisme ketika kita semua sudah menjadi bagian darinya?

Advertisements

Kaum Moderat dalam Perang melawan Radikalisme

Indonesia berkenalan pertama kali dengan bom bunuh diri pada Tragedi Bom Bali I, tahun 2002. Saat melakukan tugas jurnalistik tentang peristiwa itu dan juga berbagai liputan terkait, saya mendapatkan pemahaman bahwa pemerintah sudah menyadari ancaman radikalisme jauh sebelum itu.

Saya masih ingat, salah satu solusi mendasar menghadapi ancaman radikalisme, adalah melibatkan kelompok-kelompok moderat. Ide dasarnya adalah meminimalisir penyebaran dan perkembangan ideologi radikal dengan ‘memasok pasar’ dengan ideologi moderat, dengan kelompok dan organisasi moderat sebagai ujung tombaknya.

Itu disebutkan sebagai solusi yang mendasar, dalam artian jika itu tidak dilakukan atau kurang dilakukan, maka mustahil radikalisme di Indonesia bisa dikikis hanya dengan mengandalkan pencegahan atau penindakan aksi teror oleh aparat penegak hukum. Jadi, saya menilai ujung tombak perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme sebenarnya bukan aparat negara penegak hukum, melainkan kelompok dan organisasi moderat.

Kalaupun aparat penegak hukum, satuan-satuan anti teror, terlibat, mestinya fokus hanya pada ‘menebas’ cabang dan ranting-ranting radikalisme yang sudah terlanjur tumbuh. Sementara kelompok-kelompok moderat fokus pada pencegahan bertumbuhnya radikalisme.

Sudah lebih dari 15 tahun berlalu sejak Tragedi Bom I berlalu, kini bahkan terorisme di Indonesia mencapai level baru: melibatkan dan mengorbankan anak-anak. Tindakan yang semakin radikal, hanya dimungkinkan oleh pikiran yang semakin radikal. Radikalisme sudah ‘naik kelas’.

Itu hanya menunjukkan satu hal: upaya-upaya mendasar untuk mencegah radikalisme tidak atau belum dilakukan secara maksimal. Nampaknya pemerintah belum menjadikan isu radikalisme dan terorisme sebagai prioritas, meski nyata-nyata mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa.

Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) yang dibentuk tahun 2010, baru melakukan pembahasan secara intensif menyangkut program deradikalisasi dengan belasan kementrian tahun 2016 lalu. Tidak tahu sejauhmana perkembangannya hingga saat ini. Masalah anggaran disebutkan sebagai salah satu kendalanya.

Akhirnya, peran penegakan hukum yang merupakan aktivitas ‘pemadaman kebakaran’ masih terlihat sangat jauh lebih menonjol. Sementara aktivitas yang sama-sama fundamental terkesan terabaikan. Padahal, jika diabaikan radikalisme bisa menjadi api yang membakar markas pemadam kebakaran itu sendiri.

Saya masih ingat obrolan dengan satu saudara yang bertugas di sebuah lembaga negara yang juga berperan dalam pencegahan terorisme. Dia menceritakan beberapa kasus dimana anggota-anggota mereka yang disusupkan dalam kelompok-kelompok radikal itu kemudian sungguh-sungguh berubah menjadi bagian dari kelompok itu. Gambaran kasarnya, niatnya memberantas narkoba, tapi kemudian menjadi pelaku utama penyebaran narkoba setelah menyusup ke jaringan penyebar narkoba.

Tidak tahu, apakah indoktrinasi untuk menjadi anggota lembaga negara itu sangat lemah, ataukah indoktrinasi di lingkungan kelompok radikal itu yang sangat kuat. Sehingga siapapun orang yang bergabung dengan tujuan apapun dengan cepat menjadi bagian dari kelompok itu.

Penyebaran doktrin itulah yang juga mesti jadi fokus. Membersihkan dan membentengi tempat-tempat, media dan sarana yang digunakan untuk penyebaran doktrin ektrem itu, dan kemudian menggantikan aktor-aktor penyebaran doktrin dengan sosok-sosok dari kelompok dan organisasi yang moderat, yang sepenuhnya percaya pada dan ikut menguatkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Sementara, yang terjadi saat ini, jika merujuk pada tokoh-tokoh moderat, aktivitas meredam radikalisme baru sebatas inisiatif dari kelompok atau organisasi moderat, dan itu pun masih bersifat mandiri. Sinergi dan dukungan pemerintah samasekali belum maksimal, baru sebatas penandatanganan nota-nota kesepahamanan.

Tidak heran jika kemudian muncul tudingan jika pemerintah ikut memelihara kelompok radikal. Hingga belakangan ini orang masih relatif mudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkait radikalisme atau intoleransi yang disebarkan melalui berbagai media: mulai dari baliho di persimpangan jalan, kelompok-kelompok aktivitas doa bersama, hingga media-media massa yang menjadi corong bagi kelompok-kelompok radikal.

Membiarkan dan memelihara memang beda tipis.

Kiamat dan Indonesia yang Usang

Ada satu topik yang dulu sering jadi bahan obrolan dengan teman-teman yang menaruh minat pada spiritualitas. Topik itu adalah “Kiamat”, kapan dan bagaimana terjadinya, apa tanda-tandanya, siapa saja yang bertahan dan siapa yang tidak.

Semakin mendekati tahun 2012, Kiamat semakin sering jadi bahan obrolan. Ya, kiamat dipercaya oleh sebagian orang akan terjadi pada tahun 2012. Setiap ada peristiwa yang menonjol, sebagian dari kami langsung mengaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Film Amerika yang berjudul “2012” adalah satu film yang paling ditunggu-tunggu oleh kalangan pemerhati Kiamat. Beberapa teman selepas menonton film itu semakin rajin berdoa dan atau bermeditasi, setidaknya untuk beberapa waktu setelah film itu beredar.

Lima tahun berlalu sudah, dan kiamat yang konon menjadi akhir peradaban manusia, tak kunjung tiba. Siapa yang tahu jika kiamat batal terjadi, tinggal sebentar lagi, atau mungkin baru akan terjadi pada generasi cucu kita atau setelahnya? Pastinya akupun tidak tahu.

Agak berbeda dengan beberapa teman waktu itu, aku tidak kuatir dengan kiamat. Setiap orang pada akhirnya akan mati juga bukan? Aku malah bertanya-tanya jika ada orang yang berharap bisa bertahan hidup setelah kiamat. Yakin?? Jika kiamat memang seperti yang digambarkan dalam 2012, aku pribadi tidak ada hasrat samasekali untuk bisa bertahan darinya. Apes banget bisa bertahan hidup ketika yang lain pada mati.

Tapi memang, tak jarang aku berpikir dan berharap akan tibanya kiamat. Bagiku kiamat adalah keniscayaan dalam proses restorasi, diperlukan dalam sebuah pembenahan, perkembangan.

Bayangkan sebuah rumah yang sudah rapuh. Dindinganya sudah retak, pilar sudah goyah, kerangka atap sudah lapuk. Atau bayangkan jika desain arsitektur rumah jauh dari harapan kita atau kita mengharapkan sebuah rumah yang sangat jauh berbeda dengan rumah yang ada saat ini. Merombak total rumah itu dengan merobohkannya terlebih dahulu adalah sebuah kewajaran. Sangat wajar.

Pikiran akan kiamat semakin sering terlintas di benakku belakangan ini jika melihat situasi dan kondisi Indonesia. Aku melihat Indonesia seperti sebuah rumah yang pondasi, pilar dan dindingnya keropos nan rapuh. Tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya roboh. Dan itu bukanlah pengalaman pertama bagi Indonesia.

Sejarah nusantara telah mencatat betapa berbagai kerajaan silih berganti lahir, berkembang dan runtuh. Sebagian besar melalui pemberontakan. Paska kemerdekaan, kita juga telah mengetahui, tidak hanya sekali dua kali saja, pemberontakan terjadi di negeri ini. Melihat situasi dan kondisi saat ini, aku rasa kita kembali tinggal menghitung waktu sebelum kemudian rumah bernama Indonesia ini rubuh sebagaimana kerajaan-kerajaan yang sudah mendahuluinya.

Dalam usianya yang mencapai 72 tahun di tahun 2017 ini, tidak ada keyakinan sedikitpun dalam diriku bahwa Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang besar dan kokoh tanpa melewati kiamat, tanpa melewati perombakan yang fundamental, yang mendasar dan besar-besaran. Sama seperti kita tidak mungkin mengharapkan sebuah rumah dapat berdiri kokoh di atas pondasi, dinding dan pilar yang keropos dan rapuh.

Ya, Indonesia telah menjadi rumah yang usang di usianya yang masih belia.

Para pendiri negara ini telah memiliki cita-cita mulia akan Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan kokoh. Mereka menjadi arsitek yang handal yang telah merancang bagaimana rumah yang bernama Indonesia ini berdiri menjadi rumah yang megah dan kokoh bagi seluruh anak bangsa yang sangat beragam, baik dari suku, ras maupun agama dan yang tersebar di ribuan pulau dari Sumatera hingga Papua.

Namun sayangnya, pemimpin Indonesia mulai dari Soekarno dan setelahnya, gagal membangun pondasi yang kokoh bagi rumah Indonesia. Pondasi yang hanya akan kokoh dengan penegakan hukum dan perundang-undangan yang menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi setiap anak bangsa, apapun suku, agama dan rasnya serta dimanapun mereka berada. Para pemimpin terlalu toleran dan melakukan pembiaran terhadap tikus, rayap dan jamur yang menggerogoti dan merapuhkan pondasi, dinding dan pilar rumah Indonesia, dalam bentuk korupsi, diskriminasi SARA serta fundamentalisme dan radikalisme.

Pancasila dan UUD 1945 yang mestinya menjadi dasar dan konstitusi negara yang menjiwai kehidupan sehari-hari anak bangsa hanya menjadi slogan semata, yang nyaris tidak ada gaungnya. Mereka seperti plakat visi dan misi yang menempel di dinding-dinding utama perkantoran, terlihat jelas, mudah dibaca, namun hanya sebagai hiasan.

Ya, Indonesia telah menjadi rumah yang usang di usianya yang masih belia.

Ketika masih banyak orang melihat pentingnya memperkuat rasa kebangsaan di tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan saat ini, aku melihatnya tidak ada cara lain untuk sungguh-sungguh memperkuat rasa kebangsaan ini tanpa mempertanyakan kembali konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan jika perlu, mengubahnya. 

Sederhana saja, jika kita tidak bisa menjalankan suatu aturan secara konsisten, ya sudah, tidak masalah. Ubah saja aturannya menjadi aturan yang bisa kita jalankan secara konsisten.

Apa gunanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 jika Papua yang kaya raya sumber daya alamnya masih tertinggal dibanding wilayah lainnya di Indonesia? Apa gunanya jika suku, dan atau agama, dan atau ras seorang anak bangsa menjadi pertimbangan apakah ia layak atau tidak layak menjadi seorang pemimpin? Apa gunanya jika pembangunan tempat ibadah dipersulit, lebih sulit ketimbang membangun tempat hiburan dan maksiat? Apa gunanya jika kebencian terhadap anak bangsa yang lain, karena suku atau agama atau ras-nya, dianggap sebagai sebuah kewajaran?

Apa gunanya selain menjadi pembenaran bagi negara untuk memeras sumber daya sebuah wilayah dan atau semua penduduknya?  Adalah kewajiban setiap anak bangsa untuk bersedia diperas sumber dayanya namun  negara tidak berkewajiban untuk memenuhi dan menjamin persamaan hak setiap anak bangsa? Tidakkah itu bentuk penjajahan juga?

Teman-teman..
Kita tidak mungkin bicara tentang rumah yang kokoh tanpa pondasi yang kokoh. Dan kita jangan bicara soal negara yang besar dan kokoh tanpa bicara penegakan hukum, tanpa bicara persamaan hak dan kewajiban seluruh anak bangsa.

Oleh karena itu, bicara Indonesia yang kuat dan kokoh, tidaklah berguna tanpa merestorasi dan jika perlu mendesain ulang Indonesia.

Wilayah Indonesia sepertinya terlalu luas dan penduduknya terlalu beragam bagi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga terlalu luas dan terlalu beragam bagi konsistensi dalam penegakan hukum serta persamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban seluruh anak bangsanya.  

Semakin kemari, semakin kuat kesan bahwa konsep NKRI terlalu dipaksakan.

Kita mengabaikan fakta bahwa kita adalah negara dengan banyak kepulauan dan bahwa kita terlalu beragam.  Kita juga mengabaikan fakta bahwa kita tidak mampu konsisten menerapkan dasar dan konstitusi negara serta menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap anak bangsanya.

Apa yang terjadi ketika kita terlalu memaksakan? Kiamat.